Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi dana penanganan covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 sebesar Rp579,78 triliun per 31 Desember 2020. Angka itu setara dengan 83,4 persen dari pagu yang sebesar Rp695,2 triliun.
Hal ini dipaparkan Ani, sapaan akrabnya, dalam Webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021, Quo Vadis Perempuan Indonesia, Senin (4/1).
Berdasarkan data yang dikantonginya, dana penanganan pandemi covid-19 dan PEN dikucurkan lewat beberapa klaster. Rinciannya, realisasi klaster kesehatan sebesar Rp63,51 triliun, dan perlindungan sosial Rp220,39 triliun.
Kemudian, sektoral k/l dan pemerintah daerah (pemda) Rp66,59 triliun, dukungan UMKM Rp112,44 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun, dan insentif usaha Rp56,12 triliun.
"Untuk kesehatan terdiri dari insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp9,55 triliun, belanja penanganan covid-19 Rp42,52 triliun, dan gugus tugas penanganan covid-19 Rp3,22 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp600 miliar, bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun, dan insentif perpajakan kesehatan Rp4,05 triliun," katanya.
Lalu untuk klaster perlindungan sosial, pemerintah menyalurkannya lewat beberapa jenis bantuan sosial (bansos). Beberapa contohnya, yakni program keluarga harapan (PKH) Rp36,71 triliun, kartu sembako Rp41,84 triliun.
Kemudian, BLT dana desa Rp22,78 triliun, bantuan beras PKH Rp5,26 triliun, bantuan tunai sembako non PKH Rp4,5 triliun, dan diskon listrik Rp11,45 triliun.
Kemudian, beberapa program di klaster sektoral k/l dan pemda, seperti program padat karya dengan realisasi bantuan sebesar Rp21,02 triliun, bantuan pesantren Rp2,61 triliun, insentif perumahan Rp560 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp7,29 triliun, dan pariwisata Rp2,82 triliun.
Selanjutnya, realisasi dana untuk klaster insentif usaha terdiri dari PPh 21 DTP sebesar Rp2,51 triliun, PPh badan Rp12,68 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp13,56 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar Rp20,56 triliun.
