Menteri Negara Pemberdayaan BUMN era Soeharto, Tanri Abeng mengungkapkan masalah yang menyelimuti perusahaan pelat merah alias BUMN. Pertama, berkaitan dengan pengawasan.
Ia mengatakan BUMN selama ini kerap bermasalah karena sistem pengawasan di badan BUMN lemah. Oleh karena itulah, ia menilai jajaran Kementerian BUMN harus giat belajar soal aspek tata kelola perusahaan yang baik jika ingin menjalankan peran pengendalian dan pengawasan yang efektif.
Ia menambahkan Kementerian BUMN tidak boleh bergantung pada audit eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mencium korupsi di masing-masing perseroan.
Pasalnya, jika sudah sampai tercium BPK, kerugian yang ditanggung sudah berat. Tak hanya itu, jika sampai tercium BPK, itu membuktikan dewan pengawas perusahaan tak bekerja sebagaimana mestinya.
"Seperti kita ikuti terakhir ada Asabri dan ini terjadi karena kurangnya atau tidak efektifnya pengawasan Komisaris. Jangan tunggu BPK mengaudit, sudah telat, kerugian sudah terjadi. Ini harus dihadang oleh dewan pengawas yang merupakan anggota komisaris," jelas dia pada peluncuran buku Akhlak Untuk Negeri, Rabu (6/1).
Kedua kata Tanri adalah cara berpikir (mindset) keliru yang sudah mengakar.
Dia menilai hingga ini jajaran BUMN masih lemah dalam kemampuan mengantisipasi perubahan serta mengadopsi pola pikir bersaing. Tanri menyebut cara berpikir insan BUMN masih kental dengan pola birokratis dan monopolis.
"Rasanya mindset birokratis dan monopolis masih banyak bercokol di BUMN dan ini membutuhkan satu perubahan atau transformasi sehingga BUMN kita tidak lagi dipersepsikan sebagai (jagoan) kandang," imbuhnya.
Kualitas lainnya yang menurut Tanri harus diubah adalah jiwa politisasi baik di jajaran Komisaris maupun direksi BUMN. Ia menyebut mereka yang duduk di kursi BUMN lebih senang melakukan lobi-lobi daripada belajar kemampuan baru.
Maka tak heran, ia menyebut sejak ia menjabat pada 1998 silam, mimpi BUMN untuk menyaingi perusahaan global tak kunjung terealisasi.
"Saya punya persepsi (BUMN go global) tidak jalan karena tidak ada dorongan dari atas. Kedua, karena politisasi di BUMN. Kawan-kawan lebih senang lobi-lobi dibanding belajar lagi," tutup dia.
